Di awal kepemimpinan Marzuki Alie, ia langsung membuat polemik. Saat memimpin sidang paripurna DPR 17 November 2009, ia tidak meneken disposisi surat hak angket yang disampaikan inisiator angket Century oleh beberapa anggota DPR.
Akibatnya, sidang saat itu ricuh. Beragam interupsi dari anggota DPR menjadikan suasana sidang tak kondusif. Akhirnya, pimpinan sidang saat itu, Priyo Budi Santoso, membacakan surat hak angket meski tanpa disposisi Ketua DPR.
Merespons sikap Marzuki itu, inisiator angket Century menggulirkan gerakan mosi tidak percaya. "Kalau Ketua DPR bersikap seperti ini, saya tidak segan-segan menggalang dukungan untuk menjatuhkannya. Saya tidak peduli siapa dia," kata inisiator Angket Century, Marurar Sirait, ketika itu.
Sikap Marzuki Alie soal kasus bailout Bank Century juga menimbulkan resistensi di DPR. Sidang paripurna 2 Maret 2010, berakhir ricuh. Ini disebabkan interupsi dari sejumlah anggota DPR tak diindahkan Marzuki Alie.
Alih-alih memberi kesempatan berbicara kepada anggota DPR, Marzuki secara pihak mengetuk palu yang menandai berakhirnya sidang paripurna. Sikap ini memancing protes keras dari anggota DPR, termasuk para Wakil Ketua DPR.
Terkait kasus Century, Marzuki juga dituding menghambat proses politik kasus ini setelah paripurna DPR pada 3 Maret 2010. Marzuki dituding tidak cekatan mengirimkan rekomendasi sekaligus berkas ke Presiden SBY serta lembaga hukum lainnya.
Kontroversi juga muncul dari pernyataan Marzuki yang menyebutkan sejatinya besan Presiden SBY Aulia Pohan bukanlah koruptor. Pernyataan ini merespons remisi Aulia Pohan saat peringatan HUT Kemerdekaan RI baru-baru ini.
"Dia (Aulia Pohan) kan terkena pasal ikut serta. Bukan koruptornya. Kebijakan korup itu kalau menguntungkan dirinya. Mungkin kebijakan keliru, tapi tidak memperkaya diri dia. Cukup bertanggung jawab secara administrasi, dipecat misalnya," ujar Marzuki Alie.
Pernyataan ini sama saja melecehkan Pengadilan Tipikor yang telah menjatuhkan sanksi kepada Aulia Pohan. Di sisi lain, pernyataan Marzuki juga mencerminkan pemahaman tentang UU Tipikor yang kurang komprehensif soal definisi korupsi.
Kontroversi yang tak kalah memancing reaksi miring dari anggota DPR, saat Marzuki bersama para Wakil Ketua DPR mengundang calon Kapolri Timur Pradopo sebelum fit and proper test.
Atas tindakan ini, Marzuki Cs dilaporkan sejumlah anggota Komisi III DPR. "Ini akibat Ketua DPR kalah cerdas dengan para Wakil Ketua DPR. Kalau cerdas, pasti dia bisa mencegah," kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo, ketika itu.
Akibat dari kritik dan mosi tidak percaya beberapa Anggota Komisi III itu, Marzuki Alie tak segan-segan menyebut oknum di Komisi III lebay. "Oknum di Komisi III kadang-kadang lebay. Komisi IV dikomentari, komisi VIII dikomentari, termasuk BURT pun diurusi," ujarnya dengan nada tinggi.
Menurut dia, kalau ada kritik terhadap komisi lain, hal itu bisa dilakukan langsung tanpa harus berbicara di media massa. Hanya saja Marzuki enggan menyebut siapa oknum Komisi III yang lebay. Pernyataan ini pulalah yang menyulut reaksi negatif beberapa anggota Komisi III dengan melaporkan Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR.
Kontroversi lainnya terkait pidato Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dinilainya mengalahkan Presiden SBY. "Kalau soal pidato Mas Anas ini nomber one. Pak SBY pun bisa kalah," puji Marzuki.
Guyonan Marzuki Alie ini pun ditanggapi miring oleh kader Partai Demokrat. Pernyataan ini menimbulkan arti bersayap, bisa menjatuhkan SBY atau justru meremehkan Anas.
Kontroversi terbaru dari Marzuki Alie saat mengomentari tsunami di Mentawai, Sumatera Barat. "Mentawai itu jauh, itu pulau, konsekwensi tinggal di pulau. Kalau takut ombak jangan tinggal di pantai. Kalau ada peringatan dua jam sebelum tsunami, apa sempat keluar dari Mentawai? Kalau tahu itu, pindah tempat saja," ujarnya.
Pernyataan ini dituding tidak mencerminkan empati bagi korban tsunami. Ragam kontroversi ini tentunya berdampak politik serius bagi Marzuki Alie, DPR dan Partai Demokrat.
Sudah saatnya Marzuki koreksi diri. Kurang bijak jika beragam kontroversi ditimpakan kepada media massa yang mengutip pernyataannya. Tidak salah jika Marzuki menggunakan konsultan politik dan pencitraan untuk menghindari kontroversi baru. Atau pilihan lainnya, dengan sadar Marzuki Alie mundur dari jabatannya karena persoalan kapasitas.
Bagaimanapun, menjadi Ketua DPR bukan soal menang atau kalah dalam pemilu. Lebih dari itu jam terbang di dunia politik menjadi kunci kepiawaian. Apalagi Marzuki Alie memang baru kali ini menjadi anggota DPR, dan langsung menjadi Ketua DPR.
sumber:inilah.com/
asu! mundur ja.. terus harakiri.. biar tetep punya harga diri dan kemaluan..
malu-maluin indonesia..